Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada pidato kenegaraan pertama tanggal 20 Oktober 2024 menyampaikan arahannya, salah satunya mengenai pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Guna mendukung visi tersebut, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian terus berkomitmen dalam upayanya memperkuat pembangunan industri hijau. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga menitikberatkan perannya dalam pembangunan industri hijau yang memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan fokus pada hal tersebut juga diharapkan terciptanya ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan.
Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna menjaga sinergitas dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional. “Unit Pelayanan Teknis di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala BSKJI, Andi Rizaldi pada Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta Convention Center, Jumat (22/11).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau, BSKJI, Apit Pria Nugraha juga menegaskan tentang pentingnya memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri dilaksanakan melalui pemenuhan Standar Industri Hijau (SIH) dimana proses sertifikasi industri hijau dapat dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) ,” terang Apit.
Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan. Guna mewujudkan hal ini, Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman mengungkapkan bahwa BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif.
Pada ajang pameran Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20 hingga 22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi. Layanan-layanan jasa seperti audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS), dan layanan lainnya telah menjadi daya tarik dalam kesempatan bertukar pikiran dan mengembangkan koneksi pada ajang tersebut.
“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik.
