A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerrian Perindustrian.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 34/M-IND/PER/3/2010, tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaran Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian.
7. Keputusan Menteri PAN & RB No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004, tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Persyaratan Pelayanan

Semua pelanggan mengajukan permohonan pelayanan jasa melaui aplikasi SINDIi dan melakukan pembayaran biaya 100% dimuka dan atau sesuai perjanjian (SPK)

1) Layanan Pengujian diantar/diambil

1. Mengajukan permohonan Permintaan Pengujian melalui aplikasi SINDIi
2. Membayar Uang Muka 100 % dan atau sesuai ketentuan (dengan SPK)
3. Menyerahkan sampel Uji
4. Proses Uji
5. Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) :
   1. Pelanggan telah terbukti melunasi pembayaran
   2. Mengisi kuesioner IKM (online)
   3. Pelanggan dapat mengunduh LHU melalui SINDII/ email

2) Layanan Kalibrasi  

1. Mengajukan permohonan Permintaan Kalibrasi melalui aplikasi SINDIi
2. Membayar Uang Muka 100 % dan atau sesuai ketentuan (dengan SPK)
3. Menyerahkan alat-alat yang dikalibrasi dan atau dilakukan ditempat pemohon
4. Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) :
   1. Pelanggan telah terbukti melunasi pembayaran
   2. Mengisi kuesioner IKM (online)
   3. Pelanggan dapat mengunduh LHU melalui SINDII/ email

3) Layanan Sertifikasi (ISO 9001/ ISO 14001/ SNI/ Industri Hijau) 

1. Pelanggan mengajukan permohonan Permintaan Sertifikasi melalui aplikasi SINDIi
2. Melakukan pembayaran 100 % di depan dan atau sesuai ketentuan (dengan SPK)
3. Mengisi form-form Permohonan Sertifikasi
4. Melengkapi persyaratan permohonan sertifikasi sesuai dengan dokumen integrasi BBSPJPPI Lampiran 8/6
5. Pelaksanaan Proses Sertifikasi
6. Penerbitan Sertifikat

4) Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri

1. Pelanggan mengajukan permintaan pelatihan
2. Melakukan pembayaran 100 % di depan dan atau sesuai ketentuan (dengan SPK)
3. Pelaksanaan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
4. Penerbitan sertifikat

5) Layanan Konsultansi/ Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri/ penjualan produk AiMS

1. Pelanggan mengajukan permintaan konsultansi
2. Penyusunan dan penyampaian penawaran
3. Konfirmasi persetujuan penawaran
4. Melakukan pembayaran 100 % di depan dan atau sesuai ketentuan (dengan SPK)
5. Pelaksanaan Konsultansi/ Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri/ penjualan produk AiMS
6. Penerbitan pelaporan (jika dibutuhkan)
7. Serah terima kegiatan/ produk

6) Layanan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

1. Pelanggan mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui sihalal (ptsp.halal.go.id) dengan sejumlah berkas permohonan sesuai persyaratan.
2. Berkas permohonan diproses oleh BPJPH dan dilanjutkan dengan penetapan LPH. Jika LPH BBSPJPPI terpilih, maka LPH BBSPJPPI melakukan pelaksanaan pekerjaan (pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk)
3. LPH melaporkan hasil kepada stakeholder pemroses berikutnya (MUI)

7) Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP)

1. PUP BBSPJPPI menjaring peserta dengan membuka pendaftaran uji profisiensi.
2. Pelanggan mendaftar kegiatan Uji Profisiensi sebagai bukti konfirmasi keikutsertaan uji profisiensi
3. PUP BBSPJPPI menyelenggarakan pertemuan teknis dengan peserta.
4. PUP BBSPJPPI mendistribusikan objek uji profisiensi
5. Pelaksanaan pengujian uji profisiensi
6. Pengumpulan Laporan Hasil Uji dari peserta.
7. Penyusunan dan penyampaian Interim Report
8. Penyusunan dan penyampaian Final Report

8) Sertifikasi TKDN

1. Pemohon mendaftar melalui aplikasi SIiNAS
2. Pemohon memilih LVI BSKJI – BBSPJPPI pada SIiNAS
3. Self Assessment oleh Pemohon
4. Verifikasi lapangan oleh LVI BSKJI – BBSPJPPI
5. Penyusunan Laporan Hasil
6. Sidang Panel terhadap Laporan Hasil
7. Penerbitan Sertifikat

9) Layanan Audit CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems)

1. Permintaan informasi oleh pemohon
2. Pengajuan permohonan
3. Identifikasi awal dan konsultansi teknis audit CEMS
4. Penyusunan dan penyampaian penawaran
5. Konfirmasi persetujuan penawaran dan kontrak kerjasama
6. Survey pendahuluan ke Lokasi pemohon
7. Pelaksanaan Audit CEMS
8. Penyampaian hasil audit CEMS kepada pemohon dan diskusi
9. Penyusunan Laporan Audit CEMS
10. Verifikasi ke KLHK dan Pendampingan (jika ada)

 C. Sistem, mekanisme, dan prosedur

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan BBSPJPPI sebagai berikut:

E. Biaya/ Tarif

Jenis biaya Jasa Pelayanan Teknis di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 05/2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian. Download Permenkeu No. 5/2024
2. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kriteria, Besaran Tarif, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri. download Peraturan Kepala BLU BBSPJPPI No. 41 Tahun 2024

F. Waktu Layanan

Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB

Jumat                : Pukul 07.30 – 16.30 WIB

G. Produk Layanan

Produk pelayanan berupa Jasa Pelayanan Teknis yang meliputi :

1. Sertifikat Hasil Uji
2. Sertifikat kesesuaian
3. Sertifikat Penggunaan Tanda SNI
4. Sertifikat ISO 9001
5. Sertifikat ISO 14001
6. Sertifikat bimtek
7. Laporan

H. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

 SARANA 

1. Aplikasi SINDIi
2. Komputer
3. Printer
4. Meja kerja
5. ICP (Inductive Couple Plasma)
6. HPLC (High Presure Liquid Chromatography)
7. GC dan GC-MS
8. AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)
9. PH meter
10. Oven
11. Spectrophotometer UV-VS
12. Incubator
13. Oil Content Analyzer
14. TOC Analyzer
15. Neraca Analitik
16. Autoclave
17. Plankton Net
18. Dradge sedimen
19. Colony counter
20. Laminar air flow
21. Sedwick Rafter Counter
22. Pompa Vacum
23. Sound Level Meter
24. Vibration meter
25. Lux Meter
26. Wind Meter
27. Portable Gas Analyzer
28. Waterbath
29. Sampel Storage 

PRA SARANA

1. Ruang Tunggu
2. Ruang Tamu
3. Ruang Penerima Contoh
4. Ruang Laboratorium Uji Air dan Air Limbah
5. Ruang Laboratorium Uji Biologi Lingkungan
6. Ruang Laboratorium Uji Emisi, Udara, Ambien, Kebisingan dan Getaran
7. Ruang Laboratorium Uji Limbah Padat dan B3
8. Ruang Laboratorium Litbang / Riset Lingkungan
9. Ruang Laboratorium Uji Aneka Komoditi
10. Ruang Laboratorium Uji Mikrobiologi
11. Ruang Laboratorium UjiFurnitur dan Bahan Bangunan
12. Ruang Laboratorium Uji Rokok
13. Ruang Laboratorium Litbang Proses Teknologi Industri
14. Ruang Laboratorium Kalibrasi
15. Ruang Penyimpanan Sementara Limbah B3
16. Unit Pengolah Limbah Laboratorium dan Domestik
17. Toilet
18. Musholla
19. Ruang Konsultansi
20. Ruang Informasi Pelayanan
21. Area Parkir
22. Assembly Point
23. Fasilitas ramah difabel (ruang tunggu khusus, loket pelayanan khusus, parkir khusus difabel, toilet khusus difabel, paving block untuk tuna netra)
24. Ruang Laktasi
25. Perpustakaan
26. Ruang rapat
27. Ruang Podcast
28. Ruang serbaguna (aula)
29. Ruang Digital Center
30. Laboratorium Proses

I. Kompetensi Pelaksana

Mengacu pada dokumen integrasi BBSPJPPI Lampiran 7/1 Kualifikasi Personel

J. Pengawasan Internal

1. Audit Internal
2. Kaji ulang manajemen
3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan Fungsional oleh inspektorat

K. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan memasukkan dalam kotak pengaduan yang tersedia di Ruang Informasi dan/atau melalui surat, datang langsung, fax, telepon, WA, email, dan website pada alamat dibawah ini :

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Telepon     : 024-8450651

Faksimili    : 024-8414811

Email        : bbspjppi.kemenperin@gmail.com

Website     : http://bbspjppi.kemenperin.go.id

WA           : 62 821-3452-5006

L. Jumlah Pekasana

M. Jaminan Pelayanan

1. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsungSeluruh pemberi layanan jasa teknis di BBSPJPPI Semarang sudah sesuai dengan kompetensinya
2. Laboratorium Pengujian terakreditasi KAN No. LP-084-IDN
3. Laboratorium Kalibrasi terakreditasi KAN No LK-075-IDN
4. Lembaga Sertifikasi Produk telah terakreditasi KAN No LSPr-016-IDN
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu terakreditasi KAN No LSSM-007-IDN
6. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan terakreditasi KAN No LSSML-024-IDN
7. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terotorisasi oleh Kementerian Perindustrian sesuai Kepmenperin No 3398/2023, Kepmenperin No 368/2024, Kepmenperin No 3065/2024 atau revisinya
8. BBSPJPPI tersertifikasi ISO 9001:2015 dalam penerapan system manajemen mutu.
9. BBSPJPPI menerapkan ISO 17043 untuk penyelenggaraan uji profisiensinya
10. BBSPJPPI memastikan produk telah lolos uji validasi sebelum dilakukan serah terima kepada pemohon

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Validasi Laporan Kinerja mingguan oleh Atasan langsung
2. Validasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh Atasan langsung
3. Ealuasi Pencapaian Sasaran Mutu melalui Rapat Kaji Ulang Manajemen
4. Survey Kepuasan Pelanggan

Download: SK No.101/2024 tentang Standard Pelayanan Publik